Megawati Kritik Kebijakan Kedelai Pemerintah

TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengritik kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi terutama ketika meredam kenaikan harga kedelai. Menurut dia, langkah yang diambil pemerintah tak berpihak kepada rakyat kecil terutama petani tempe.

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Legislator Desak Pemerintah Aktif Atasi Krisis Mesir

Jakarta (Antara) - Anggota Komisi I DPR Husnan Bey Fananie meminta pemerintah Indonesia aktif mengatasi krisis di Mesir dengan meminta Dewan Keamanan PBB mengirimkan tim investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia ke negara tersebut. "Saya minta pemerintah Indonesia segera mengirimkan surat ke PBB untuk menerjunkan tim investigasi pelanggaran HAM di Mesir," kata Husnan kepada Antara di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan setelah tim tersebut menyelidiki dan mendapatkan hasilnya maka akan diketahui apa yang sebenarnya terjadi di Mesir. ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Jangan Ikut Campur Soal Kepercayaan

TRIBUNNEWS.COM - Terkait dengan ikut campur tangannya pemerintah yang memaksa warga Syiah bertobat, menurut Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari,

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Yayasan Sayap Ibu Maklumi Pemerintah Minim Beri Dana Bantuan

TRIBUNNEWS.COM - Keterbatasan kapasitas ini dipengaruhi faktor belum mencukupinya dana renovasi

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Siap Layani Gugatan Terkait Patrialis

Jakarta (Antara) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. "Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Yah kita layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga," katanya di Bogor, Senin. ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Potong Gaji Pegawai Negeri Pembolos

TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menegaskan bakal memotong tunjangan remunerasi pegawai negeri yang membolos pada Senin ini. Ia menilai pemerintah sudah memberi cukup waktu libur Lebaran selama 9 hari. "Selain remunerasi, pegawai yang tidak masuk bakal diberi sanksi peringatan," kata Azwar saat dihubungi Tempo, kemarin. "Remunerasi sudah pasti dipotong."

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Tetapkan Awal Syawal 8 Agustus 2013

Jakarta (Antara) - Pemerintah melalui Menteri Agama Suryadharma Ali menetapkan awal Syawal jatuh pada 8 Agustus 2013 setelah seluruh peserta Sidang Isbath, yang berlangsung sejak Rabu siang, menyepakati keputusan tersebut. Keputusan ini diambil berdasarkan masukan dari sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Islam yang ikut dalam sidang tersebut. Sidang berlangsung di Gedung Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, mendapat perhatian dari kalangan media massa dan sejumlah pemerhati astronomi. Sidang Isbath sekali ini memang agak berbeda dengan tahun-tahun lalu. ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Mengaku Seleksi Hakim MK Sejak Maret 2013

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah menyatakan sudah menyeleksi dua hakim MK, yakni Maria Farida Indrati (64) dan Achmad Sodiki (69), sejak Maret lalu.

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Din Syamsuddin: Pemerintah Harus Bangun Indonesia Timur

Palu (Antara) - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus kepada pembangunan di kawasan timur Indonesia karena 60 persen sumber daya Indonesia berada di kawasan tersebut. "Bukan karena saya berasal dari kawasan timur Indonesia dan bukan kepentingan sektarianistik apalagi sparatis, tapi semata-mata karena menghadapi tantangan Asia Pasifik," kata Din Syamsuddin di Palu, Kamis petang. ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

PBNU: Pemerintah tak berwibawa tangani konflik ormas

MERDEKA.COM. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Agil Siradj menilai pemerintah kurang berwibawa dalam mengantisipasi konflik horizontal seperti bentrok warga dan Front Pembela Islam (FPI) di Kendal, Jawa Tengah. Jika pemerintah tegas dan memiliki wibawa, maka bentrokan FPI dengan warga tak akan terjadi."Ormas-ormas nakal tapi pemerintah tidak berwibawa. Pemerintah lemah saat ini kenapa mengatasi itu saja tidak bisa," ujar Said Agil saat menghadiri ulang tahun ke-15 di DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7). ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Yudi Latif: Jika Bernilai Sejarah, Pemerintah Mesti Beli Rumah Bung Karno

TRIBUNNEWS.COM - Cendekia dan Pengamat Politik, Yudi Latif berpendapat pemerintah harus membeli rumah yang sempat dihuni Bung Karno

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Lirik Nuklir Jadi Energi Utama

TRIBUNNEWS.COM - Pasokan energi fosil yang digunakan sebagai bahan bakar minyak dalam negeri semakin menipis.

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

DPR Siap Bantu Pemerintah atasi Kendala BLSM

Jakarta (Antara) - Komisi VIII DPR RI siap membantu pemerintah mengatasi kendala penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada warga miskin yang merupakan kompensasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi "Komisi VIII DPR akan memanfaatkan masa reses untuk membantu menginventarisasi persoalan di lapangan, sekaligus mengonfirmasi data pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Gondo Radityo Gambiro, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. ...

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

SBY: Jajaran Pemerintah Harus Sigap Respon Lonjakan Harga

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar sidang kabinet paripurna guna memantau kesiapan menghadapi bulan Ramadan.

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Kuota Dipangkas 20 Persen, Pemerintah Arab Janji Cek Kerugian

TRIBUNNEWS.COM - Kerugian materi yang diderita calon jamaah haji Indonesia lantaran pengurangan kuota haji yang ditetapkan pemerintah Arab

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

BBM Naik, Pemerintah Tanggung Jawab Kontrol Harga Bahan Pokok

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah harus bertanggungjawab mengontrol harga bahan-bahan pokok, sebagai akibat kenaikan harga

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Tak Berdaya Hadapi Pemudik Bermotor

TRIBUNNEWS.COM - Meski pun dianggap sangat berbahaya dan menjadi penyebab banyaknya korban saat mudik Lebaran yang diperkirakan jatuh

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Organda Sesalkan Pemerintah Tak Berikan Insentif kepada Angkutan

TRIBUNNEWS.COM - Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

DPR Minta Pemerintah Umumkan 8 Perusahaan Pembakar Hutan Riau

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengatakan 8 perusahaan yang diduga membakar hutan di Riau perlu diumumkan

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News

Pemerintah Tak Logis Mengakali Kenaikan BBM Lewat BLSM

TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) menilai langkah Pemerintah berniat mengakali kenaikan tarif Bahan

Berita Nasional - Yahoo! Indonesia News